Metodologi manajemen proyek dan penjelasan

1. ) Metodologi The Traditional Approach
   Pendekatan Klasik (classical approach) disebut juga dengan Pendekatan Tradisional (traditional approach) atau Pendekatan Konvensional (conventional approach). Metodologi Pendekatan Tradisional mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan-tahapan pada System Life Cycle. Pendekatan ini menekankan bahwa pengembangan akan berhasil bila mengikuti tahapan pada System Life Cycle
   Permasalahan-permasalahan yang dapat timbul pada Pendekatan Tradisional adalah sebagai berikut :
   1. Pengembangan perangkat lunak akan menjadi sulit
   Pendekatan klasik kurang memberikan alat-alat dan teknik-teknik di dalam mengembangkan sistem dan sebagai akibatnya proses pengembangan perangkat lunak menjadi tidak terarah dan sulit untuk dikerjakan oleh pemrogram. Lain halnya dengan pendekatan terstruktur yang memberikan alat-alat seperti diagram arus data (data flow diagram), kamus data (data dictionary), tabel keputusan (decision table). diagram IPO, bagan terstruktur (structured chart) dan lain sebagainya yang memungkinkan pengembangan perangkat lunak lebih terarah berdasarkan alat-alat dan teknik-teknik tersebut.
   2. Biaya perawatan atau pemeliharaan sistem akan menjadi mahal
   Mahalnya biaya perawatan pada pendekatan sistem klasik disebabkan karena dokumentasi sistem yang dikembangkan kurang lengkap dan kurang terstruktur. Dokumentasi ini merupakan hasil dari alat-alat dan teknik -teknik yang digunakan. Karena pendekatan klasik kurang didukung oleh alat-alat dan teknik-teknik, maka dokumentasi menjadi tidak lengkap dan walaupun ada tetapi strukturnya kurang jelas, sehingga pada waktu pemeliharaan sistem menjadi kesulitan.
   3. Kemungkinan kesalahan sistem besar
   Pendekatan klasik tidak menyediakan kepada analis sistem cara untuk melakukan pengetesan sistem, sehingga kemungkinan kesalahan-kesalahan sistem akan menjadi lebih besar.
   4. Keberhasilan sistem kurang terjamin
   Penekanan dari pendekatan klasik adalah kerja dari personil-personil pengembang sistem, bukan pada pemakai sistem, padahal sekarang sudah disadari bahwa dukungan dan pemahaman dari pemakai sistem terhadap sistem yang sedang dikembangkan merupakan hal yang vital untuk keberhasilan proyek pengembangan sistem pada akhirnya.
   Mulai awal tahun 1970 muncul suatu pendekatan baru disebut dengan Pendekatan Terstruktur. Pendekatan ini pada dasarnya mencoba menyediakan kepada analis sistem dengan alat-alat dan teknik-teknik untuk mengembangkan sistem disamping tetap mengikuti ide dari system life cycle.
   Pendekatan terstruktur (Structured Approach)
   Pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat (tools) dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Beberapa metodologi pengembangan sistem yang terstruktur telah banyak yang diperkenalkan baik dalam buku-buku, maupun oleh perusahaan-perusahaan konsultan pengembang sistem. Metodologi ini memperkenalkan penggunaan alat-alat dan teknik-teknik untuk mengembangkan sistem yang terstruktur. Konsep pengembangan sistem terstruktur bukan merupakan konsep yang baru. Teknik perakitan di pabrik-pabrik dan perancangan sirkuit untuk alat-alat elektronik adalah dua contoh baru konsep ini yang banyak digunakan di industri-industri. Konsep ini memang relatif masih baru digunakan dalam mengembangkan sistem informasi untuk dihasilkan produk sistem yang memuaskan pemakainya. Melalui pendekatan terstruktur, permasalahan-permasalahan yang kompleks dalam organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari sistem akan mudah untuk dipelihara, fleksibel, lebih memuaskan pemakainya, mempunyai dokumentasi yang baik, tepat pada waktunya, sesuai dengan anggaran biayanya, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitasnya akan lebih baik (bebas kesalahan).
   Dari Bawah Ke Atas (Bottom-up Approach)
   Pendekatan ini dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional dimana transaksi dilakukan. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan-kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Pendekatan ini ciri-ciri dari pendekatan klasik. Pendekatan dari bawah ke atas bila digunakan pada tahap analisis sistem disebut juga dengan istilah data analysis, karena yang menjadi tekanan adalah data yang akan diolah terlebih dahulu, informasi yang akan dihasilkan menyusul mengikuti datanya.
   Pendekatan Dari Atas Ke Bawah (Top-down Approach)
   Pendekatan Dari Atas Ke Bawah (Top-down Approach) dimulai dari level atas organisasi, yaitu level perencanaan strategi. Pendekatan ini dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan organisasi. Langkah selanjutnya dari pendekatan ini adalah dilakukannya analisis kebutuhan informasi. Setelah kebutuhan informasi ditentukan, maka proses turun ke pemrosesan transaksi, yaitu penentuan output, input, basis data, prosedur-prosedur operasi dan kontrol. Pendekatan ini juga merupakan ciri-ciri pendekatan terstruktur. Pendekatan atas-turun bila digunakan pada tahap analis sistem disebut juga dengan istilah decision analysis, karena yang menjadi tekanan adalah informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen terlebih dahulu, kemudian data yang perlu diolah didefinisikan menyusul mengikuti informasi yang dibutuhkan.

2 .Metodologi RUP (Rational Unified Process)

Pengertian Manajemen Proyek

Definisi dari manajemen proyek yaitu penerapan ilmu pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, cara teknis yang terbaik dan dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja, waktu, mutu dan keselamatan kerja.

Dalam manajemen proyek, perlunya pengelolaan yang baik dan terarah  karena suatu proyek memiliki keterbatasan sehingga tujuan akhir dari suatu proyek bisa tercapai. Yang perlu dikekola dalam manajemne proyek yaitu biaya, mutu, waktu, kesehatan dan keselamatan kerja, sumber daya, lingkungan, resiko dan sistem informasi.

Didalam perkembangan teknologi komputer akan kebutuhan manusia yang semakin pesat membuat para pembuat software membuat sebuah perangkat lunak yang bisa memudahkan para penggunanya. Dilatarbelakangi dengan perkembangan teknologi itu maka diciptakan perangkat lunak dengan berorientasi objek. Salah satunya adalah Rational Unified Process.

 Metodologi Rational Unified Process (RUP) dalam Manajemen Proyek

RUP, singkatan dari Rational Unified Process, adalah suatu kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak iterative yang dibuat oleh Rational Software, suatu divisi dari IBM sejak 2003.

RUP didasarkan pada satu set blok bangunan, atau elemen konten, menggambarkan apa yang harus diproduksi, ketrampilan yang diperlukan dan langkah demi langkah penjelasan menggambarkan bagaimana sasaran-sasaran pembangunan yang spesifik dapat dicapai. Blok bangunan utama, atau elemen konten, adalah sebagai berikut :

• Peran (yang) – Sebuah peran mendefinisikan satu set ketrampilan yang terkait, kompetensi, dan tanggung jawab.
• Work Produk (apa) – Sebuah Kerja Produk merepresentasikan sesuatu yang dihasilkan dari sebuah tugas, termasuk semua dokumen dan model-model yang dihasilkan saat bekerja melalui proses.
• Tugas (bagaimana) – Sebuah Tugas menggambarkan suatu unit kerja yang ditetapkan ke peran yang memberikan hasil bermakna.

Dalam setiap iterasi, tugas-tugas dikelompokkan menjadi Sembilan disiplin: enam “disiplin rekayasa” (Business Modeling, Requirement, Analysis and Design, Implementation, Test, Deployment) dan tiga mendukung disiplin (Konfigurasi dan Change Management, Project Management, Lingkungan).

1. Empat fase siklus hidup proyek

RUP telah menetapkan siklus proyek terdiri dari empat fase. Fase-fase ini memungkinakan proses yang harus dipresentasikan pada tingkat yang tinggi dalam cara yang mirip dengan bagaimana sebuah ‘proyek gaya waterfall’ mungkin disajikan, walaupun pada dasarnya kunci untuk proses iterasi terletak pada pembangunan yang terletak dalam semua fase. Selain itu, setiap fase memiliki satu tujuan utama dan tonggak penting di akhir menunjukkan bahwa tujuan yang dicapai.

Adapun keempat fase tersebut adalah:

• Inception/insepsi
• Elaboration/elaborasi
• Construction/konstruksi
• Transition/transisi

1. Inception

Tujuan utama adalah untuk ruang lingkup sistem secara memadai sebagai dasar untuk mengesahkan biaya awal dan anggaran. Dalam tahap ini kasus bisnis yang mencakup konteks bisnis, faktor-faktor kesuksesan (diharapkan pendapatan, pengenalan pasar, dll), dan prakiraan keuangan didirikan. Untuk melengkapi kasus isnis, kasus penggunaan dasar model, rencana proyek, penilaian risiko awal dan deskripsi proyek (inti persyaratan proyek, kendala dan fitur utama) yang dihasilkan. Setelah ini selesai, proyek ini diperiksa terhadap criteria sebagai berikut:

• Stakeholder persetujuan pada definisi lingkup dan biaya/jadwal perkiraan
• Pemahaman persyaratan sebagaimana dinuktikan oleh kesetiaan penggunaan utama kasus
• Kredibilitas dari biaya/jadwal memperkiraan, prioritas, resiko, dan proses pembangunan
• Kedalaman dan luasnya setiap arsitektur prototype yang dikembangkan
• Membangun dasar yang digunakan untuk membandingkan actual pengeluaran terhadap pengeluaran yang direncanakan

Jika proyek tidak lulus tonggak ini, yang disebut Tujuan Hidup Milestone, hal itu dapat dibatalkan atau dapat mengulangi fase ini setelah dirancang ulang untuk lebih memenuhi kriteria.

Peran Use Case pada Inception

• Menentukan Ruang lingkup proyek
• Membuat ‘Business Case’
• Menjawab pertanyaan “apakah yang dikerjakan dapat menciptakan ‘good business sense’ sehingga proyek dapat dilanjutkan

2. Elaboration

Tujuan utama adalah untuk mengurangi resiko kunci item diidentifikasi dengan analisis hingga akhir fase ini. Fase perluasan dimana proyek mulai terbentuk. Dalam tahap ini masalah analisis domain dibuat dan proyek arsitektur mendapatkan bentuk dasarnya.

Fase ini harus lulus Arsitektur Siklus Hidup Milestine oleh kriteria sebagai berikut:

• Menggunakan model kasus dimana penggunaan-kasus dan para pelaku telah diidentifikasi dan sebagian besar kasus penggunaan deskripsi dikembangkan. Kasus penggunaan model ini harus menjadi 80% lengkap
• Penjelasan tentang arsitektur perangkat lunak dalam proses pengembangan sistem perangkat lunak
• Sebuah arsitektur executable yang menyadari penggunaan signifikan arsitektur kasus
• Kasus bisnis dan daftar resiko yang direvisi
• Sebuah rencana pengembangan untuk keseluruhan proyek
• Prototype yang terbukti mengurangi risiko teknis masing-masing diidentifikasi

Jika proyek tidak bisa lewat tonggak sejarah ini, masih ada waktu untuk itu dibatalkan atau didesain ualang. Setelah meninggalkan fase ini, proyek transisi ke dalam operasi beresiko tinggi dimana perubahan jauh lebih sulit dan merugikan ketika dibuat. Kunci domain analisis untuk perluasan adalah arsitektur sistem.

Peran Use Case pada Elaboration

• Menganalisa berbagai persyaratan dan resiko
• Menetapkan ‘base line’
• Merencanakan fase berikutnya yaitu construction

3. Construction

Tujuan utama adalah untuk membangun sistem perangkat lunak. Pada tahap ini, focus utama adalah pada pengembangan komponen dan fitur lain dari sistem yang dirancang. Ini adalah tahap ketika sebagian besar terjadi pengkodean. Dalam proyek yang lebih besar, beberapa iterasikonstruksi bisa dikembangkan dalam upaya untuk membagi penggunaan dikelola kasus ke segmen yang menghasilkan prototype dibuktikan. Fase ini menghasilkan eksternal pertama peluncuran perangkat lunak. Kesimpulan yang ditandai oleh Initial Milestone Kemampuan Operasional.

Peran Use Case pada Construction

• Melakukan sederetan iterasi
• Pada setiap iterasi akan melibatkan proses berikut: analisa desain, implementasi dantesting

4. Transition

Tujuan utama adalah untuk ‘transisi’ sistem dari ke pengembanagn produksi, membuatnya tersedia untuk dan dipahami pleh pengguna akhir. Kegiatan ini meliputi pelatihan tahap akhir pengguna dan pengelola dan beta testing dari sistem untuk memvalidasi itu terhadap pengguna akhir harapan. Produk ini juga diperiksa terhadap tingkat kualitas ditetapkan dalam fase Inception.

Jika semua tujuan terpenuhi, maka Produk Milestone Release tercapai dan siklus pengembangan berakhir.

Peran Use Case pada Transition

• Membuat apa yang sudah dimodelkan menjadi suatu produk jadi
• Dalam fase ini dilakukan:
• Beta dan performance testing
• Membuat rencana peluncuran produk ke komunitas pengguna

Ciri khas dari RUP dalam proses pengembangan perangkat lunak berbasis UML adalah adanya use case yang digunakan. Use case diagram digunakan untuk memodelkan bisnis proses berdasarkan pengguna sistem. Use case terdiri atas diagram use case dan actor. Actor merepresentasikan orang yang akan mengoperasikan atau orang yang berinteraksi dengan sistem aplikasi.

Use case merepresentasikan operasi-operasi yang dilakukan oleh actor. Use case digambarkan berbentuk elips dengan nama operasi di dalamnya. Actor yang melakukan operasi dihubungkan dengan garis lurus ke use case. Sehingga disini dapat disimpulkan bahwa  use case mengadopsi Object Oriented Programming (OOP) karena memisahkan operasi-operasi maupun komponen yang terlibat di dalamnya ke dalam sebuah objek-objek yang berbeda.

2.)   Critical Chain Project Management (CCPM) 
adalah suatu metode penjadwalan baru yang dapat menjadi suatu alternatif baru sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Sebenarnya CCPM tidak semata-mata melakukan penjadwalan proyek seperti yang dilakukan oleh CPM / PERT tetapi juga melakukan pendekatan manajemen. Semua ini bisa ditempuh dengan cara menghilangkan multitasking, student syndrome, parkinsons law serta memberi buffer di waktu akhir proyek. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode CCPM tersebut.
Contoh penerapan metodelogi ini bisa dilihat pada proyek The Grove Apartement, Retail and Mediawalk Jakarta yang tengah berjalan. Penjadwalan awal proyek menggunakan metode penjadwalan tradisional berupa gantt chart yang kemudian dibreakdown lebih detai ldan lengkap dengan hubungan antar aktivitasnya ke dalam bentuk CPM (Critical Path Method), dan kemudian akan dibandingkan dengan hasil dari penjadwalan CCPM yang telah menghilangkan multitasking, menghilangkan safety time pada tiap aktivitas dan memberi buffer dalam pengerjaannya. Selanjutnya perhitungan dengan metode penjadwalan CPM (Critical Path Method) dan CCPM (Critical Chain Project Management) akan dibandingkan menurut segi waktu dan segi biayanya. Dari hasil penelitian ini didapatkan durasi waktu dengan menggunakan metode penjadwalan CCPM adalah 304 hari. Sedangkan pada CPM didapatkan durasi 389 hari. Dari segi biaya, CCPM mampu menghemat biaya sedikitnya 2,1 milyar rupiah. Ini berarti metode penjadwalan CCPM lebih menguntungkan untuk diterapkan di proyek ini dari pada penjadwalan CPM

tugas makalah bsi

Disusun Oleh :

    Robin p simarmata (12165381)

Jurusan Manajemen Informatika

Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika

dewi sartika 3 /13/2018

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan ysaang maha e telah memberikan rahmat dan kasih sayang-nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, nabi akhir zaman teladan kita semua.

Etika Profesi Teknologi Informasi & Komunikasi adalah salah satu mata kuliah kami pada semester VI  selama menjalani kuliah di Bina Sarana Informatika. Mata kuliah ini begitu penting bagi kami terutama dalam hal pengenalan etika dan estetika dalam berinteraksi dengan segala hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Makalah Cybercrime dan Cyberlaw ini merupakan salah satu tugas atau syarat dalam memenuhi nilai UAS pada mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi & Komunikasi. Dengan terselesaikannya makalah ini kami mengucapkan terimakasih kepada segala pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, terutama sekali kepada :

1.  Orang tua kami tercinta yang telah mendukung langkah gerak kami menjalani kuliah.

2.  Dosen pengajar Mata Kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi & Komunikasi yang telah memberikan dukungan semangat kepada kami dalam hal penyusunan makalah ini.

3.  Rekan-rekan seperjuangan kelas 12.6T.07 Jurusan Menegemen Informatika di Bina Sarana Informatika yang selama ini telah bahu membahu saling menolong dan saling memberi dorongan semangat dalam berbagai hal.

Akhirnya, penyusun berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, menambah wawasan dan pengetahuan terutama dalam hal cybercrime dan cyberlaw.

Jakarta, Maret 2018

   Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I      PENDAHULUAN                                                                                                

LATAR BELAKANG                                                                                                           

METODE PENULISAN                                                                                                         

BAB II     CYBERCRIME                                                                                                  

DEFINISI                                                                                                                               

MOTIF CYBERCRIME                                                                                                        

FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA CYBERCREME                                                   

JENIS-JENIS CYBERCREME                                                                                             

CYBERCREME DI INDONESIA                                                                                        

PENANGANAN CYBERCREME                                                                                         

PERANGKAT ANTI CYBERCRIME                                                                                   

BAB III   CYBERLAW                                                                                                          

DEFINISI                                                                                                                                  

JENIS-JENIS KEJAHATAN CYBWRLAW                                                                          

ASPEK HUKUM TERHADAP KEJAHATAN CYBERLAW                                                  

CYBERLAW DI INDONESIA                                                                                              

BAB IV     PENUTUP                                                                                                            

KESIMPULAN                                                                                                                       .

SARAN                                                                                                                                       

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

B.     METODE PENULISAN

Blog ini adalah salah satu tugas Mata Kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi & Komunikasi. Penyusunan Blog ini (khususnya artikel yang berkaitan dengan cybercrime dan cyberlaw) adalah hasil dari apa yang telah kami pelajari dari kampus ataupun dari bantuan media internet maupun buku-buku yang telah kami pelajari sebelumnya. Kami berharap semoga dengan adanya blog ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat khususnya berkaitan dengan cybercrime dan cyberlaw.

Dalam penyusunan makalah ini, kami menggunakan beberapa tahap. Pada tahap awal yaitu pengumpulan data dan fakta kami lakukan dengan cara paralel, kemudian seluruh data dan fakta yang kami dapat dihimpun untuk kemudian diseleksi, mana yang akan dibahas lebih lanjut dalam makalah kami. Kemudian, segala data dan fakta yang telah lolos seleksi kami kelompokkan dan kami urutkan berdasarkan tema pembahasan, kemudian penulisan makalah dilakukan dengan memperhatikan data dan fakta yang kami peroleh sebagai bahan referensi penulisan.

BAB II

CYBERCRIME

A.    DEFINISI CYBERCRIME

Cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet (cyberspace), baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknik tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi off-line crime, semi on-line crime, dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, namun perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik (internet).

Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.

The Prevention of Crime and The Treatment of Offlenderes di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah yang dikenal:

1.      Cybercrime dalam arti sempit disebut computer crime, yaitu prilaku ilegal/ melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan/atau data yang diproses oleh komputer.

2.      Cybercrime dalam arti luas disebut computer related crime, yaitu prilaku ilegal/ melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan.

Dari beberapa pengertian di atas, cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/ alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

B.     MOTIF CYBERCRIME

Motif pelaku kejahatan di dunia maya (cybercrime) pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu : Motif pelaku kejahatan di dunia maya (cybercrime) pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu

1.      Motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual.

2.      Motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Karena memiliki tujuan yang dapat berdampak besar, kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi.

C.    FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA CYBERCRIME

Jika dipandang dari sudut pandang yang lebih luas, latar belakang terjadinya kejahatan di dunia maya ini terbagi menjadi dua faktor penting, yaitu :

1.      Faktor Teknis

Dengan adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan pihak yang satu lebih kuat daripada yang lain.

2.      Faktor Sosial ekonomi

Cybercrime dapat dipandang sebagai produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu, Cybercrime berada dalam skenerio besar dari kegiatan ekonomi dunia.

D.    JENIS-JENIS CYBERCRIME

Pengelompokan jenis-jenis cybercrime dapat dikelompokkan dalam banyak kategori. Bernstein, Bainbridge, Philip Renata, As’ad Yusuf, sampai dengan seorang Roy Suryo pun telah membuat pengelompokkan masing-masing terkait dengan cybercrime ini. Salah satu pemisahan jenis cybercrime yang umum dikenal adalah kategori berdasarkan motif pelakunya  :

1.      Sebagai tindak kejahatan Murni

Kejahatan terjadi secara sengaja dan terencana untuk melakukan perusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer. (tindak kriminal dan memiliki motif kriminalitas) dan biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh Kasus: Carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet, Pengirim e-mail anonim yang berisi promosi (spamming).

2.      Sebagai tindak kejahatan Abu-abu (tidak jelas)

Kejahatan terjadi terhadap sistem komputer tetapi tidak melakukan perusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer. Contoh Kasus: Probing atau Portscanning; yaitu semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, port-port yang ada, baik yang terbuka maupun tertutup, dan sebagainya.

Convention on Cybercrime yang diadakan oleh Council of Europe dan terbuka untuk ditandatangani mulai tanggal 23 November 2001 di Budapest menguraikan jenis-jenis kejahatan yang harus diatur dalam hukum pidana substantif oleh negara-negara pesertanya, terdiri dari :

·         Tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer: Illegal access (melakukan akses tidak sah), Illegal interception (intersepsi secara tidak sah), Data interference (menggangu data), System interference (mengganggu pada sistem), Misuse of devices (menyalahgunakan alat).

·         Tindak pidana yang berkaitan dengan komputer: Computer-related forgery (pemalsuan melalui komputer), Computer-related fraud (penipuan melalui komputer).

·         Tindak pidana yang berhubungan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer: Offences related to child pornography (Tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak).

·         Tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan hak-hak terkait.

E.     CYBERCRIME DI INDONESIA

Ada beberapa fakta kasus cybercrime yang sering terjadi di Indonesia, diantaranya adalah  :

1.      Pencurian Account User Internet

Merupakan salah satu dari kategori Identity Theft and fraud (pencurian identitas dan penipuan), hal ini dapat terjadi karena pemilik user kurang aware terhadap keamanan di dunia maya, dengan membuat user dan password yang identik atau gampang ditebak memudahkan para pelaku kejahatan dunia maya ini melakukan aksinya.

2.      Deface (Membajak situs web)

Metode kejahatan deface adalah mengubah tampilan website menjadi sesuai keinginan pelaku kejahatan. Bisa menampilkan tulisan-tulisan provokative atau gambar-gambar lucu. Merupakan salah satu jenis kejahatan dunia maya yang paling favorit karena hasil kejahatan dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat.

3.      Probing dan Port Scanning

Salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan “port scanning” atau “probing” untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target. Sebagai contoh, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server Apache, mail server Sendmail, dan seterusnya. Analogi hal ini dengan dunia nyata adalah dengan melihat-lihat apakah pintu rumah anda terkunci, merek kunci yang digunakan, jendela mana yang terbuka, apakah pagar terkunci (menggunakan firewall atau tidak) dan seterusnya.

4.      Virus dan Trojan

Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Trojan adalah sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan (malicious software) yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Tujuan dari Trojan adalah memperoleh informasi dari target (password, kebiasaan user yang tercatat dalam system log, data, dan lain-lain), dan mengendalikan target (memperoleh hak akses pada target).

5.      Denial of Service (DoS) attack

Denial of Service (DoS) attack adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber (resource) yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut.

F.     PENANGANAN CYBERCRIME

Cybercrime adalah masalah dalam dunia internet yang harus ditangani secara serius. Sebagai kejahatan, penanganan terhadap cybercrime dapat dianalogikan sama dengan dunia nyata, harus dengan hukum legal yang mengatur. Berikut ini ada beberapa Cara Penanganan Cybercrime :

1.      Dengan Upaya non Hukum

Adalah segala upaya yang lebih bersifat preventif dan persuasif terhadap para pelaku, korban dan semua pihak yang berpotensi terkait dengan kejahatan dunia maya.

2.      Dengan Upaya Hukum (Cyberlaw)

Adalah segala upaya yang bersifat mengikat, lebih banyak memberikan informasi mengenai hukuman dan jenis pelanggaran/ kejahatan dunia maya secara spesifik.

Beberapa contoh yang dapat dilakukan terkait dengan cara pencegahan cyber crime adalah sebagai berikut:        

1.      Untuk menanggulangi masalah Denial of Services (DoS), pada sistem dapat dilakukan dengan memasang firewall dengan Instrussion Detection System (IDS) dan Instrussion Prevention System (IPS) pada Router.

2.      Untuk menanggulangi masalah virus pada sistem dapat dilakukan dengan memasang anti virus dan anti spy ware dengan upgrading dan updating secara periodik.

3.      Untuk menanggulangi pencurian password dilakukan proteksi security system terhadap password dan/ atau perubahan password secara berkala.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. Contoh: penggunaan mesin ATM untuk mengambil uang; handphone untuk berkomunikasi dan bertransaksi (mobile banking); Internet untuk melakukan transaksi (Internet banking, membeli barang), berikirim e-mail atau untuk sekedar menjelajah Internet; perusahaan melakukan transaksi melalui Internet (e-procurement). Namun demikian segala aktivitas tersebut memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan dunia maya (cybercrime), misalnya: Penyadapan email, PIN (untuk Internet Banking), Pelanggaran terhadap hak-hak privacy, dll. Maka dari itu diperlukan sebuah perangkat hukum yang secara legal melawan cybercrime. Dalam hal ini cyberlaw tercipta.

G.    PERANGKAT ANTI CYBERCRIME

Beberapa Hal yang perlu dilakukan dalam menangani Cybercrime adalah memperkuat aspek hukum dan aspek non hukum, sehingga meskipun tidak dapat direduksi sampai titik nol paling tidak terjadinya cybercrime dapat ditekan lebih rendah.

1.      Modernisasi Hukum Pidana Nasional. Sejalan dengan perkembangan teknologi, cybercrime juga mengalami perubahan yang significant. Contoh: saat ini kita mengenal ratusan jenis virus dengan dampak tingkat kerusakan yang semakin rumit.

2.      Meningkatkan Sistem Pengamanan Jaringan Komputer. Jaringan komputer merupakan gerbang penghubung antara satu sistem komputer ke sistem yang lain. Gerbang ini sangat rentan terhadap serangan, baik berupa denial of service attack atau virus.

3.      Meningkatkan pemahaman & keahlian Aparatur Penegak Hukum. Aparatur penegak hukum adalah sisi brainware yang memegang peran penting dalam penegakan cyberlaw. dengan kualitas tingkat pemahaman aparat yang baik terhadap cybercrime, diharapkan kejahatan dapat ditekan.

4.      Meningkatkan kesadaran warga mengenai masalah cybercrime. Warga negara merupakan konsumen terbesar dalam dunia maya. Warga negara memiliki potensi yang sama besar untuk menjadi pelaku cybercrime atau corban cybercrime. Maka dari itu, kesadaran dari warga negara sangat penting.

5.      Meningkatkan kerjasama antar negara dalam upaya penanganan cybercrime. Berbagai pertemuan atau konvensi antar beberapa negara yang membahas tentang cybercrime akan lebih mengenalkan kepada dunia tentang fenomena cybercrime terutama beberapa jenis baru.

BAB III

CYBERCLAW

A.    DEFINISI

Cyberlaw dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan hukum yang diberlakukan untuk menanggulangi perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet (Cybercrime).

B.     JENIS-JENIS KEJAHATAN CYBER

·         Joy Computing Adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin . Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer.

·         Hacking Adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal.

·         The Trojan Horse Manipulasi data atau program dengan jalan mengubahdata atu instruksi pada sebuah program , menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

·         Data Leakage Adalah menyangkut bocornya data keluar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan.

·         Data Didling Yaitu suatu perbuatan mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah mengubah input atau output data.

·         To Frustate Data Communication ata Diddling Yaitu penyianyiaan data computer

·         Software Privaci Yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi HAKI

C.    ASPEK HUKUM TERHADAP KEJAHATAN CYBER

Dalam kaitannya dengan penentuan hokum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu  :

1.      Azas Subjective Territoriality Azas yang menekankan bahwa keberlakuan hokum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan dinegara lain

2.      Azas Objective Territoriality Azas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi Negara yang bersangkutan

3.      Azas Nasionality Azas yang menentukan bahwa Negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hokum berdasarkan kewarganegaraan pelaku

4.      Azas Protective Principle Azas yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban

5.      Azas Universality Azas ini menentukan bahwa setiap Negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan

6.      Azas Protective Principle Azas yang menyatakan berlakunya hokum didasarkan atas keinginan Negara untuk melindungi kepentingan Negara dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya yang umumnya digunakan apabila korban adalah Negara atau pemerintah

D.    CYBERLAW DI INDONESIA

Sejak satu dekade terakhir Indonesia cukup serius menangani berbagai kasus terkait Cybercrime. Menyusun berbagai rancangan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas user di dunia maya. Dengan peran aktif pemerintah seperti itu, dapat dikatakan Cyberlaw telah mulai diterapkan dengan baik di Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa kategori kasus Cybercrime yang telah ditangani dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 27 sampai dengan Pasal 35) :

27.    Illegal Contents

·         muatan yang melanggar kesusilaan (Pornograph)

·         muatan perjudian ( Computer-related betting)

·         muatan penghinaan dan pencemaran nama baik

·         muatan pemerasan dan ancaman (Extortion and Threats)

28.    Illegal Contents

·         berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (Service Offered fraud)

·         informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (SARA).

29.    Illegal Contents

·         Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman

·         kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

30.    Illegal Access

·         Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

·         Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

·         Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

31.    Illegal Interception

·         Intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

·         Intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

32.    Data Leakage and Espionag

Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

33.    System Interferenc

Melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

34.    Misuse Of Device

Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi cybercrime, sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi cybercrime.

35.    Data Interferenc

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Berikut ini Table Pelanggaran Di Dunia Maya (Cybercrime) dan Hukuman yang diambil dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia :

Tabel di atas hanya menangkap pelanggaran sampai dengan pasal 35, sedangkan dua pasal berikutnya (36 dan 37) sengaja tidak ditampilkan karena merupakan pasal tersebut membahas tentang pelanggaran turunan dari pasal-pasal sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Di dunia ini banyak hal yang memiliki dualisme yang kedua sisinya saling berlawanan. Seperti teknologi informasi dan komunikasi, hal ini diyakini sebagai hasil karya cipta peradaban manusia tertinggi pada zaman ini. Namun karena keberadaannya yang bagai memiliki dua mata pisau yang saling berlawanan, satu mata pisau dapat menjadi manfaat bagi banyak orang, sedangkan mata pisau lainnya dapat menjadi sumber kerugian bagi yang lain, banyak pihak yang memilih untuk tidak berinteraksi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai manusia yang beradab, dalam menyikapi dan menggunakan teknologi ini, mestinya kita dapat memilah mana yang baik, benar dan bermanfaat bagi sesama, kemudian mengambilnya sebagai penyambung mata rantai kebaikan terhadap sesama, kita juga mesti pandai melihat mana yang buruk dan merugikan bagi orang lain untuk selanjutnya kita menghindari atau memberantasnya jika hal itu ada di hadapan kita.

B.     SARAN

Cybercrime adalah bentuk kejahatan yang mestinya kita hindari atau kita berantas keberadaannya. Cyberlaw adalah salah satu perangkat yang dipakai oleh suatu negara untuk melawan dan mengendalikan kejahatan dunia maya (cybercrime) khususnya dalam hal kasus cybercrime yang sedang tumbuh di wilayah negara tersebut. Seperti layaknya pelanggar hukum dan penegak hukum.

Demikian makalah ini kami susun dengan usaha yang maksimal dari tim kami, kami mengharapkan yang terbaik bagi kami dalam penyusunan makalah ini maupun bagi para pembaca semoga dapat mengambil manfaat dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan baru setelah membaca tulisan yang ada pada makalah ini. Namun demikian, sebagai manusia biasa kami menyadari keterbatasan kami dalam segala hal termasuk dalam penyusunan makalah ini, maka dari itu kami mengharapkan kritik atau saran yang membangun demi terciptanya penyusunan makalah yang lebih sempurna di masa yang akan datang. Atas segala perhatiannya kami haturkan terimakasih.